Pemerintah Bentuk Tim untuk Selesaikan Konflik Lima Pilkada Papua

Posted on

Pemerintah Bentuk Tim untuk Selesaikan Konflik Lima Pilkada Papua

ANTARA/Muhammad Adimaja

Warga simpatisan pasangan nomor urut dua Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua melakukan aksi usai sidang putusan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (29/8). Mereka menolak putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut tiga, Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017, dimana keputusan itu diambil setelah sebelumya Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh TPS pada 11 Juli 2017.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sedang membentuk tim untuk menuntaskan persoalan Pilkada Serentak 2017 di beberapa daerah Provinsi Papua. Pemerintah mengkhawatirkan konflik di beberapa daerah tersebut berdampak negatif bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Papua.

Menurut Tjahjo, tim beranggotakan pihak terkait seperti Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kejaksaan Agung, Kemenkum-HAM, kepolisian dan BIN. “Pemerintah ingin mencermati persoalan apa saja yang terjadi di Papua. Tujuannya mengambil langkah cermat untuk mendamaikan dampak konflik akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 lalu,” ujar Tjahjo di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Dia melanjutkan, ada lima kabupaten di Provinsi Papua yang dicermati oleh pemerintah. Kelima kabupaten tersebut yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepualauan Yapen dan Kabupaten Jayapura.